Fertian Fertian Sejarah Sekolah Menengah Pertama terjawab Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis Iklan Iklan dco dco A. konstituante gagal mengerjakan tugasnya thengs kata guru saya kak,,,kasih mahkota dong terima kasih, boleh tau sumbernya? Iklan Iklan Pertanyaan baru di Sejarah Berapakah hasil dari 382000 diambil 30% = Salah seorang pelaut yang mengajukan permohonan bantuan kepada raja spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. pelaut yang di … maksud adalah…? Nilai dari fungsi trigonometri sin 45 + cos 45 Organisasi modern pertama di indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional adalah? Apa tujuan pemuda membawa soekarno hatta ke rengasdengklok? Sebelumnya Berikutnya
Kilasbalik sejarah pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2019. Halaman all Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958 namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai80% found this document useful 10 votes37K views24 pagesOriginal Title05. IPS KLS 9 BAB 4Copyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?80% found this document useful 10 votes37K views24 pagesIps KLS 9 Bab 4Original Title05. IPS KLS 9 BAB 4Jump to Page You are on page 1of 24 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 8 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 12 to 22 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Lebihjauh mengenai pelaksanaan pemilu Indonesia pertama ini silahkan baca pada artikel sejarah: Pemilihan umum tahun 1955. 2. Pemilu tahun 1971. Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu Indonesia ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru dan diikuti oleh 10 partai politik.
JAKARTA, - Pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis. Ada sejumlah uraian yang menjelaskan mengapa pemilu 1955 kerap dipuji sebagai yang paling demokratis di antara pemilu pertama adalah pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Jika dibandingkan dengan pemilu selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru memang dinilai bertolak belakang. Baca juga KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol Sebab pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru dinilai penuh rekayasa sehingga terus menerus dimenangkan oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Apalagi saat itu seluruh pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar, dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Hukumannya bisa dimutasi sampai penundaan kenaikan gaji atau jabatan. Selain itu, saat pemilu 1955 tidak terjadi politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru bahkan sampai setelah reformasi. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia, dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Selain itu, pemilu pada saat itu bisa digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia satu dasawarsa dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri seperti pemberontakan. Selain itu, aparat militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih. Baca juga Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga HasilMeski kondisi tengah rawan, tetapi pemilu 1955 bisa berlangsung aman dan dengan jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66 persen dari pemilih terdaftar. Selain itu, saat itu pemerintah membebaskan seluruh partai politik, organisasi masyarakat, hingga calon perseorangan mengikuti pemilu dari beragam ideologi atau yang berbasis kedekatan sosial, kemasyaratakan, etnis, kedaerahan hingga ras. Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia PNI yang mengusung ideologi nasionalisme, bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama NU yang mengusung ideologi Islam, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Baca juga Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital Jelang Pemilu 2024 Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia PNI dengan suara 22,32 persen dan 57 kursi parlemen. Masyumi dengan suara 20,92 persen dan mendapat 57 kursi. Nahdlatul Ulama NU dengan suara 18,41 persen dan 45 kursi. Sedangkan untuk Konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil Pemilu 1955 untuk DPR, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI meraih suara 23,97 persen dengan 119 kursi. Masyumi meraih suara 20,59 persen dan 112 kursi. Nahdlatul Ulama NU meraih suara 18,47 persen dan 91 kursi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. r_bookmark_uascox- "> engine 'C', ce_feedback feed engine 'C', a; " n BImajlGxReceholder="Ayo tebak apa aja makanan akanan akanan akanan akanan akanan akanan akaninan 2 Indne 'C', widf="htt/- nan aka a Nass="lozilts = resp; com/crops/U0'syst4 error function on the recHelper when either an error * has occ -rap"> idg8 kmn idg8 kmn id6*** * JXRECSDK NOT { nctiono" Pr sourcnowG2'> 4 '}q' -alt="TTS - Teka - Teki Santuy Eps 115 Jenis-Jenis Fobia"> P Jenis-Jenis Fobia"> console. s Fobia"Ptc r115 Jenis-Jenis Fobia"> Fobia"> ms; s Jenis Fobia"> HttpRequestu he destin= souroTUlvu}rce],Ayot8i souroTUlvu}rce],Ayot8i souequestuvu}C'hen eitherHelpep"> idg8 km; the ot8i souro-mtCaer="0" C',/h aaaaaa-xD6s"TTS - 9er=" .hr i++.log'track ev= " data-src="httr iyrrgpis-Jeni 'C', widf="htt/- nan aka d_bookmk_bookmk_bo thi0Rolc}rce],Ayot8i souroTUlvu}rce],Af wi'i = 0;8v> id6*** * JXRECSDK NOT { ei dock-l, ="hde-"Pt'.wSp]Ck recRe the recHelper * JXRECSDK NOT { ei dock-l, ="hde-"Pt'.wSp]Ck recRe the recHelper l_data' { t Seal s_m/cro s_m/croRn=35h=o;TR_IBCUCya!"> r]mFs][k9 }i`J0x0[Un=mb }i`J0x0}in= souroTUlvu}rce],Ayot8i souroTUlvu}rce],Ayot8i souequestuvu}C'hen eitherHelpep"> idg8 km; the ot8i souro-mtCaer="0" C',/h aaaaaa-xD6s"TTS -etuMrecRe the recHelper l_data' { t Seal s_m/cro s_m/croRn=35h=o;TR_IBCUCya!"> cHepcGZpb3b3b3r1 []6epcGZpb3b3b3apRequestu aplay-4"roTUlvu}rce-
Pemilu1955 selalu dipercaya sebagai ajang pemilihan satu-satunya yang terlaksana pada zaman demokrasi parlementer. "Padahal, ada pemilu-pemilu lain yang turut meramaikan kontestasi politik Indonesia di tahun 1950-an," kata Penulis buku Sejarah Pemilu yang Dihilangkan, Faisal Hilmy Maulida.. Indonesia pernah mengadakan Pemilu singkat lokal pada 1951 dan 1952 di Yogyakarta dan Sulawesi.
JawabanPemilu orde baru,masih terdapat praktik KKN,hanya dimonopoli golongan karya
Pemilusaat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis, karena berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif. Tahun 1955 Indonesia sedang mengalami kekacauan, di Madiun misalnya. Tengah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.
JAKARTA, - Republik Indonesia pertama kali menggelar pemilihan umum Pemilu pada 1955. Perencanaan Pemilu itu dilakukan pada masa kabinet dipimpin Perdana Menteri Wilopo, dan baru diselenggarakan pada masa kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Baca juga Dedi Mulyadi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tumbuhkan Oligarki Politik Tujuan dilaksanakannya Pemilu 1955 adalah buat memilih anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Konstituante. DPR adalah lembaga legislatif. Sedangkan Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem Pemilu 1955 Sistem yang diterapkan pada Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional tertutup atau perwakilan berimbang. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan proporsional adalah jumlah kursi di DPR dan Konstituante yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta Pemilu pada saat itu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Dalam sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Baca juga Ini Alasan Muhammadiyah Dukung Sistem Proporsional Terbuka Dikaji Ulang Partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama calon mulai tingkat nasional sampai distrik atau wilayah memiliki wakil majemuk. Setiap partai politik menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan. Dengan sistem itu, setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimun enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DOR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk Konstituante. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Baca juga PKS Nilai Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Terlambat Disampaikan Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk Konstituante. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Dengan menerapkan sistem perwakilan proporsional atau perwakilan berimbang, mulanya wilayah Indonesia dibagi menjadi dalam 16 daerah pemilihan. Namun, saat itu Pemilu tidak bisa digelar di Irian Barat karena masih dikuasai Belanda. Dalam Pemilu 1955 terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun, jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu mencapai atau 87,65 persen. Jumlah pemilih saat itu sudah termasuk anggota TNI dan Polri yang masih mempunyai hak pilih. Baca juga Muhammadiyah Dukung Pemilu Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas Pada pelaksaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, kecamatan, dan desa. Terdapat 4 partai politik yang meraup suara besar pada Pemilu 1955. Mereka adalah Partai Nasional Indonesia PNI dengan 22,3 persen suara, Masyumi dengan meraih 20,9 persen suara, Nahdlatul Ulama mendapatkan 18,4 persen suara, dan Partai Komunis Indonesia PKI meraup 15,4 persen suara. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
SEBUAHpenelitian dari mahasiswa Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Diponegoro Semarang menyatakan bahwa sistem pemilu tahun 1955 paling ideal di Indonesia. Adalah M. Nizar Kherid, mahasiswa yang meneliti perjalanan sistem pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2019. Fokus ulasannya pada sistem pemilu legislatif. - Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum Pemilu pada 2024 mendatang. Dalam sejarah, Pemilu di Indonesia terbagi atas tiga periode, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi hingga sekarang.Pemilu pada dasarnya merupakan sistem memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu di dunia politik Indonesia. Dalam sejarah, pemilu pertama di Indonesia berlangsung pada pemerintahan Orde Lama, yakni 29 September 1955. Pada tahun yang sama, pemilihan Anggota Konstituante digelar pada 25 dari itu, sejarah Pemilu masa Orde Baru yang jadi topik pembahasan kali ini diadakan pada 1971 sampai 1997. Pelaksanaannya ternyata berbeda dengan Pemilu zaman bagaimana pelaksanaan Pemilu di masa Orde Baru dan Reformasi serta apa perbedaannya?Pemilu di Masa Orde Baru Berdasarkan ungkapan situs Sumber Belajar Kemdikbud, Pemilu masa Orde Baru dianggap punya keunikan dari pemilu yang berlangsung sebelum dan Orde Baru, terdapat banyak partai yang ikut serta menyertakan kandidatnya untuk mengikuti pemilihan. Hal ini setidaknya berlangsung hingga gelaran Pemilu 1971 diadakan, Pemilu pertama 1977, partai yang ikut Pemilu hanya berjumlah 3. Semua partai tersebut merupakan gabungan dari beberapa organisasi yang sebelumnya itu, 3 partai peserta Pemilu Orde Baru mencakup Golongan Karya Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan PPP .Pelaksanaan pemilu di masa ini didominasi oleh Partai Golkar sebagai pemungut suara terbanyak. Hal ini terus berlanjut hingga pelaksanaan terakhir yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum LPU, tahun setelah gelaran Pemilu tersebut, terjadi sebuah krisis di Indonesia. Hal ini membuat jatuhnya pemerintahan Orde Baru, sementara masa Reformasi diklaim sebagai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum setelah itu?Pemilu di Masa Kini Reformasi Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman memasukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa 12/3/2019. GromicoSatu tahun setelah memasuki babak Reformasi, Indonesia melakukan Pemilu lagi pada 1999. Menurut situs KPU Kabupaten Tegal, pelaksanaan dihelat demi memperoleh kepercayaan dari berbagai antaranya seperti kepercayaan masyarakat/publik dan dunia internasional. Dengan kata lain, Pemilu ini diadakan karena pemilihan sebelumnya yang terjadi pada 1997 tidak hanya rangkaian acaranya saja, tapi berbagai lembaga dan pemerintahan yang terlibat di dalamnya pun berkurang Komisi Pemilihan Umum KPU pun diadakan pada 1999 demi menjalankan Pemilu 1999. Kali ini terdapat lebih dari 141 partai yang namanya tercantum di Departemen Kehakiman dan HAM. Sementara itu, yang ikut Pemilu 1999 hanya sejumlah Pemilu pertama masa Reformasi tepat terjadi pada 7 Juni 1999. Setelah itu, berturut-turut diadakan lima tahun sekali pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sesuai aturan periode, Pemilu 2024 pun nantinya diadakan setelah Pemilu di Masa Orde Baru dan Reformasi Petugas KPPS meneteskan tinta ke jari warga yang sudah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Depok di TPS 33 Cipayung, Depok, Jawa Barat, Rabu 9/12/2020. Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMenurut Sofyan Kriswantoni dalam Santhet Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 42, berbagai perbedaan terlihat pada pelaksanaan Pemilu di Masa Orde Baru dan perbedaan tersebut mencakup sistem pemilihan umumnya. Masa Orde Baru menggunakan sistem pemilihan umum berupa pencoblosan gambar partai tanpa mengetahui kandidat atau pencoblosan lewat gambar partai tersebut adalah sistem proporsional tertutup. Sementara itu, Pemilu masa Reformasi memunculkan gambar wajah caleg yang nantinya dipilih oleh masyarakat KPU menggantikan Lembaga Pemilihan Umum masa Orde Baru juga turut menjadi perbedaan. KPU yang dibuat ketika Reformasi mempunyai hak otonom, sementara pemerintah hanya bertugas menyelesaikan tugas berbanding terbalik dengan pelaksanaan Pemilu Orde Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah secara itu, perbedaan juga tampak pada prinsip yang digunakan untuk gelaran Pemilu. LUBER atau Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, diterapkan untuk proses Pemilu itu, LUBER Jurdil atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, merupakan prinsip Pemilu Reformasi. Dengan begitu, prinsip ini kiranya menekankan perlunya suatu sifat jujur dan adil dibanding Pemilu periode juga Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Menurut PKPU No 7 Tahun 2022 Tugas & Kewajiban Sekretariat PPK Pemilu 2024 dalam PKPU Terbaru - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Dhita Koesno Pemilupada Tahun 1977 sampai 1991. Pemilu mulai dari tahun 1977 hingga 1991 diadakan oleh Presiden Soeharto. Ada lima pemilu yang diadakan yaitu pada tahun , 1987, 1992, dan 1997. Karena di bawah Presiden Soeharto dan selalu dimenangkan oleh Soeharta, lima pemilu ini termasuk sebagai peristiwa pada masa orde baru. Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 Semester 1 Tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi Puskur, 2001 9. Sementara itu, Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh 1999 1 menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Sahabat pembelajar yang berbahagia, kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 semester 1 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan. Baca juga Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 1 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 2 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 3 Semester 1 Adapun contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan adalah sebagai berikut A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat! 1. Sebutkan 3 tiga sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal 1950-1959! 2. Sebutkan 3 tiga sebab pemerintah RI tidak dapat membangunan perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959! 3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang? 4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 5. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jelaskan jawaban kalian! B. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat! 1. Konferensi Meja Budar KMB menghasilkan keputusan penting, diantaranya a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI 2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena a. Semua negara anggota RIS mendukungnya b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda 3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi b. Dianggap condong ke Blok Barat c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR 4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Sukiman-Suwiryo d. Kabinet Ali Sastroamidjojo 5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis 6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka 7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah a. Sulawesi b. Kalimantan c. Jawa d. Sumatera 8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 empat partai besar, kecuali a. Partai Nasional Indonesia PNI b. Partai Indonesia Raya Parindra c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi d. Nahdatul Ulama NU 9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante 10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena a. Sesuai dengan UUDS 1950 b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 d. Sesuai dengan UUD 1945 C. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal .... 2. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959 sebagai akibat adanya persaingan antara .... dengan …. 3. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet .... 4. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .... 5. Cangkraningrat adalah kepala negara dari negara bagian .... Tujuan disajikannya contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan tiada lain adalah untuk mengisi dunia internet dengan hal-hal yang positif, yakni para peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui online. Harapannya, informasi yang disajikan tentang contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan, yang bersumber dari Buku Bse Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX bisa bermanfaat bagi para pembaca. Selamat belajar dan semoga cita-cita Anda bisa tercapai!ViewSEJARAH ENGLISH MISC at Universitas Indonesia. Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi.
Jakarta - Setahun lagi, Indonesia akan menggelar Pemilu ke-12. Namun penyelenggaraan ke-12 tak akan ada tanpa penyelenggaraan pertama, yakni Pemilu 1955. Dilansir situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, diakses detikcom pada Selasa 13/3/2018, Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini dinyatakan terlaksana dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis Pemilu 10 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI ini menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Orang rela menempuh jarak yang jauh untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara TPS, meski harus berjalan kaki atau menyeberang pulau. Cerita tentang Pemilu 1955 ini dicatat Herbert Feith dalam bukunya, "The Indonesian Election of 1955' terbit pertama tahun 1957. Cendekiawan asal Australia ini dipekerjakan oleh Kementerian Informasi Indonesia pada 1951 hingga 1953 serta pada 1954 sampai 1956. Dia juga bepergian di kawasan Jawa dan Sumatra saat suasana Pemilu. Dikatakan Feith, Pemilu ini digelar tanpa pengalaman berdemokrasi sebelumnya. Panitia Pemilihan Indonesia PPI adalah penyelenggaranya, berisi orang-orang dari banyak partai. Di level pelaksanaan, petugas partai di masing-masing TPS banyak yang buta huruf. Namun di antara para buta huruf hampir selalu ada paling tidak dua orang yang bisa membaca."Indonesia berani mempertaruhkan proses Pemilu pada tingkat kecerdasan para penduduk desa yang buta huruf, dan... pertaruhan itu terbayar tunai," kata Irene Tinker dan Mil Walker, peneliti pemilu di Indonesia dan India, sebagaimana dikutip Feith. Dalam suasana ini, lumrah saja terjadi fenomena salah coblos partai. Soalnya, ada partai yang lambangnya mirip dengan partai lainnya. Ini membuat partai kecil berlambang mirip dengan partai yang lebih besar mendapatkan raupan salah satu kandidat di Jawa Timur yang kurang terkenal, namanya Koesadi PM Kusadi Paulus Maria, berhasil mendapat suara gara-gara lambangnya di surat suara mirip lambang Palu-Arit Partai Komunis Indonesia PKI. Kalau dilihat-lihat, lambang Koesadi PM adalah pula Partai Buruh di Jawa Timur dan Partai Rakyat Indonesia Merdeka PRIM di Jawa Barat. Mereka punya lambang yang mirip dengan Partai Nasional Indonesia PNI, yakni banteng/kerbau. Akibatnya, ada peningkatan suara yang diperoleh Partai Buruh di Pemilu Konstituante. Apapun itu, Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara demokratis. Pemilu adalah syarat satu negara dikatakan demokratis. Ada pula kebanggan nasional yang muncul dari Pemilu ini, karena Indonesia bisa membuktikan di depan mata dunia bahwa dirinya sudah matang sebagai bangsa. Selain itu, Pemilu 1955 juga ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik usai ada peristiwa meriam diarahkan ke Istana Kepresidenan pada 17 Oktober 1952 dan ketidakstabilan demokrasi liberal kala itu. Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah sudah menyatakan keinginannya untuk menggelar Pemilu. Pada Maklumat X atau maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, tercantum anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Disebutkan di situ, Pemilu akan diselenggarakan pada Jauari 1946. Namun gara-gara kondisi tidak stabil, ancaman agresi militer, dan ketidaksiapan negara, maka Pemilu tertunda sampai nyaris satu dasawarsa. Memang secara nasional, Pemilu 1955 adalah yang pertama. Akan tetapi pada 1946 pemilu legislatif regional sudah digelar di Kediri dan Surakarta. Pemilu juga digelar pada 1951 dan 1952 di Minahasa, Sangir-Talaud, Makassar, dan Yogyakarta. Pemilu-pemilu ini menjadi rujukan Pemilu skala daftar pemilih tetap dimulai pada Mei 1954 dan selesai pada November 1954, alias enam bulan saja. Terhitung jumlah daftar pemilih tetap adalah orang. Panitia Pemilihan Indonesia PPI mengumumkan pada April 1955, Pemilu Parlemen akan digelar pada 29 September 1955, dan Pemilu Konstituante akan digelar pada 15 Desember 1955. Pemilu benar-benar terlaksana. 39 Juta orang mendatangi TPS. Pada Pemilu DPR, ada orang menggunakan hak pilihnya, atau 87,65% dari daftar pemilih tetap. Dari 87,65% itu, ada 91,54% suara sah. 6% Yang tak menggunakan hak suaranya meliputi orang yang sangat tua dan sangat sakit, juga warga yang terancam keamanannya. Ada 2,5% yang tak menggunakan hak pilihnya karena meninggal dunia. Ada pula kelompok-kelompok kecil yang bersifat anarko-komunis secara sadar menolak Pemilu, yakni Suku Samin di Jawa Tengah, sisa-sisa PKI Lokal Islami di Sumatera Barat, dan kelompok Si Raja Batak, serta kelompok-kelompok keagamaan di berbagai Pemilu Konstituante, yang menggunakan hak pilihnya adalah sekitar 89,33% dari daftar pemilih tetap. Surat suara sah sebesar 87,77% alias lebih besar sedikit ketimbang Pemilu parlemen sebesar 87,65%.Total penduduk Indonesia berdasarkan statistik Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1955 ada 77 juta. Sebanyak 45,6% populasi hidup di Jawa Tengah dan Jawa Parlemen memperebutkan 257 kursi di DPR, diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 calon perorangan. Pemilu Konstituante memperebutkan 514 kursi, diikuti 39 partai politik, 23 organisasi dan 29 perorangan. Pemilu ini memunculkan empat besar partai pemenang, yakni juara pertama PNI, disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama NU, dan Hasil Pemilu 1955 Herbert Feith, The Indonesian Election of 1955Namun ada kekecewaan yang amat dirasakan oleh kelompok-kelompok Indonesia karena ternyata Pemilu 1955 tidak menciptakan stabilitas politik. Feith menilai kondisi seperti ini wajar saja."Pemilu mungkin bukanlah panacea obat mujarab bagi politik Indonesia yang sedang sakit meskipun banyak propagandis partai mengklaim bakal bisa melakukannya. Dinamika politik Indonesia tak berubah gara-gara Pemilu. Namun demikian parlemen yang terpilih secara demokratis seperti itu adalah langkah awal bagi evolusi bangsa yang demokratis, merepresentasikan capaian penting," tulis para wakil rakyat hasil Pemilu 1955 ini akhirnya dibubarkan oleh Presiden Sukarno, lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante. Indonesia kembali ke UUD Negara RI 1945. Tahun 1960, DPR hasil Pemilu 1955 juga dibubarkan oleh Sukarno, setelah sebelumnya DPR meolak Rancangan APBN yang diajukan pemerintah. dnu/tor
dhXHiM. sesudah pemilu 1955 instabilitas politik indonesia terus berlangsung karena
